Kunker Reses di Demak, Anggota DPR Ini Imbau Kepsek Tak Terapkan Dulu Kurikulum Merdeka 

KUASAKATACOM, Demak - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah melakukan kunker Reses ke Kabupaten Demak. Dalam kunjungan tersebut ia bicara agar Kepala Dinas Pendidikan dan para kepala selah tidak memaksakan untuk menerapkan kurikulum Merdeka bagi siswa.  

“Kami ingatkan untuk dinas pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten ini (red-Demak) untuk tidak paksakan sekolah dan para siswa mengikuti atau menjalankan kurikulum Merdeka. Ini merupakan keputusan Panja kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI,” ungkap Ferdy, baru-baru ini.

BERITA TERKAIT:
82 Anggota DPR Terlibat Judi Online, Didesak Sanksi Pecat
Anggota DPR Prancis Disanksi Berat Usai Kibarkan Bendera Palestina 
Soal Pengungsi Rohingya, Anggota DPR Minta Pemerintah Utamakan Rakyat 
Macet Parah di Jalur Pantura Demak, Anggota DPR Sebut Kerugian Bisa Sampai Miliaran 
Kunker Reses di Demak, Anggota DPR Ini Imbau Kepsek Tak Terapkan Dulu Kurikulum Merdeka 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa, kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu program pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan.

Kesiapan itu terlihat dari belum adanya dasar hukum yang jelas di awal program tersebut. Belum lagi konsepnya yang belum jelas. Dimana pemerintah pun belum mampu menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung kurikulum Merdeka belajar tersebut.

Bahkan, kita juga belum mampu memenuhi standar guru-guru yang ditentukan oleh kurikulum Merdeka belajar tersebut.

“Kalau kita lihat variabel-variabel pendukung kurikulum yang pernah ada seperti KTSP dan Kurtilas, semua memiliki dasar hukum yang jelas, Kedua, terkait kajian akademis kenapa kurikulum sebelumnya harus berubah jadi kurikulum ini. Kami mempersilahkan jika ingin perubahan kurikulum, tapi dasarnya, kajian akademis nya harus jelas dan kuat,” tegas politisi asal Daerah pemilihan Jawa Barat XI ini.

Dari Sarpras misalnya, lanjut Ferdy, bagaimana dengan laboratorium komputer dan perpustakaan nya. 

Bagaiman dengan tenaga pendidiknya, pustakawan nya sudah ada atau belum. Ini merupakan hal yang sangat Penting dalam implementasi kurikulum Merdeka belajar. Belum lagi bicara pelatihannya. Kurtilas kemarin saja masih banyak yang tertinggal sehingga guru banyak yang tidak memiliki buku teks.

Dari hal tersebut kami, ungkap Ferdy, Panja kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud Dikti memutuskan bahwa, kurikulum Merdeka belajar ini bukan sebuah keharusan. Hanya sebuah pilihan lain, jika ingin menggunakan Kurtilas silahkan, jika ingin menggunakan kurikulum Merdeka belajar juga silahkan.

“Tapi saya ingatkan disini kepada Kepala Dinas Pendidikan di Demak serta bapak ibu kepala sekolah, jangan jadikan siswa dan guru korban dikemudian hari. Siswa tidak untuk coba-coba dan guru juga jangan dijadikan ladang kesalahan,” pungkasnya.