Mentan Tinjau Vaksinasi di Grobogan, Dukung Jateng Zero PMK

KUASAKATACOM, Grobogan - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meninjau pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Grobogan, Jumat (22/7). 

Tinjauan ini sekaligus memberikan bantuan obat-obatan demi mempercepat penyembuhan PMK. vaksinasi ini juga sebagai upaya mewujudkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai daerah pertama yang zero PMK.

BERITA TERKAIT:
Dari Balaraja untuk Indonesia: Mentan Apresiasi Arie Triyono dengan Model Peternakan Terpadu dan Inti-Plasma PT LSAJ
SYL Sebut Tindakannya Menarik Uang dari Bawahan di Kementan adalah Perintah Presiden Jokowi
Hadapi Kemarau, Kementan Siapkan Puluhan Ribu Pompa Air
SYL Klaim Berkontribusi Rp2,4 Triliun per Tahun Selama Menjabat Mentan
SYL Minta Jokowi, JK, Hingga Maruf Amien Bersaksi agar Ringankan Kasusnya

Mentan SYL berkomitmen untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah pertama yang zero PMK. 

"Ini harus kita wujudkan bersama-sama. PMK adalah virus yang muncul dengan siklus per 30 tahun dan memang terdapat 22 provinsi dan 300 kabupaten yang terkena PMK. 

Namun tidak berarti di Grobogan ini hewannya terkena PMK semua tapi hanya ada di beberapa desa dan kecamatan. 

Oleh karena itu yang zona merah penanganannya dilakukan tutup total arus masuk keluar hewan kecuali sudah dipotong," kata Mentan SYL pada kegiatan vaksinasi PMK di Pasar Hewan Ketitang, Grobogan. 

SYL menegaskan pihaknya telah menerapkan beberapa langkah strategis untuk mempercepat penanganan PMK. Di antaranya telah membentuk gugus tugas sehingga pelaksanaan di daerah harus berjalan optimal. Kedua, lalu lintas hewan harus diatur penuh sebagaimana sudah adanya dukungan perintah Kapolri, Panglima TNI, dan kerja sama dengan BNPB dan PMI.

"Jadi, ibu bupati dan kepala dinas harus mau pastikan bahwa besok Grobogan harus zero kasus PMK. Satu minggu ke depan Grobogan ini harus zero kasus. Pak kapolres dan pihak TNI tolong dipantau," tuturnya.

vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada ternak sapi dan kerbau yang sehat secara maksimal. vaksinasi diharapkan dapat mencegah ternak dari penyakit PMK. Di samping itu juga sebagai bentuk pendampingan dan motivasi kepada peternak untuk terus bersemangat dalam pengembangan usaha peternakan dan tidak putus asa dalam menghadapi wabah penyakit PMK ini.

"Kita bersyukur sejak beberapa hari yang lalu vaksin sudah ada dan harapan saya vaksinasi tahap pertama ini sudah semua dilakukan. Untuk Provinsi Jawa Tengah ini alokasi vaksin tahap pertama sebanyak 79.900 dosis dan Kabupaten Grobogan mendapat alokasi 5.000 dosis," ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah.

Nasrullah menjelaskan vaksin PMK diberikan kepada sapi yang masih sehat dan belum terkena virus PMK. Namun terhadap desa yang merah, maka diturunkan pada satuan farm atau kandang komunal atau kelompok yang masih bersih dari PMK, baru bisa dilakukan vaksinasi. 

Di samping vaksinasi, hal yang penting juga untuk dilakukan adalah pengetatan lalu lintas khususnya dari zona merah dan zona kuning. Satgas PMK juga telah mengeluarkan SE terbaru pada Surat Edaran Nomor Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

"Kami berharap agar implementasi SE tersebut dapat dikawal oleh Satgas PMK Provinsi dan Satgas PMK Kabupaten Kota. Kita bekerja dengan segala kemampuan dan usaha yang serius agar penyakit ini segera dapat dikendalikan dan Indonesia kembali bebas dari PMK," tutur Nasrullah.

Bupati Grobogan Sri Sumarni memberikan apresiasi terhadap dukungan dan bantuan Kementan dalam menangani PMK. Pasalnya, jumlah kasus PMK sapi di Grobogan per 21 Juli 2022 mencapai 2.197 ekor dan yang sembuh 1.117 ekor, mati 10 ekor, potong paksa tiga ekor, dan kasus aktif sebanyak 1.127 ekor. Adanya perhatian dari Kementan dapat mempercepat penyembuhan PMK dan menggairahkan kembali perekonomian masyarakat.

"Untuk mempercepat penyembuhan PMK ini, kami telah menetapkan status darurat dan melakukan langkah penanganan yakni membentuk Satgas hingga di desa, sosialisasi penanganan PMK. Kami juga sudah membentuk membentuk posko, telah melakukan kegiatan vaksinasi, dan menutup pasar hewan," terangnya.