Kemiskinan Turun 0,30%, Pj Gubernur Jateng Minta Semua Pihak Tetap Bekerja Keras

KUASAKATACOM, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,30 persen. Dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Kantor BPS Jateng, Senin (1/7/2024). "Meskipun sudah menurun. Kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," ucapnya.

BERITA TERKAIT:
Kunker di Dua Perusahaan di Jateng , Nana Sudjana Cek Kondisi Ketenagakerjaan dan Perkembangan Usaha
Kemiskinan Turun 0,30%, Pj Gubernur Jateng Minta Semua Pihak Tetap Bekerja Keras
Ikuti Upacara HUT Bhayangkara, Nana Sudjana Berharap Polri Semakin Profesional
HUT ke-78 Polri, Pj Gubernur Jateng Sampaikam Ucapan dan Harapan
Pj Gubernur Jateng Serahkan Bankeu Parpol Senilai Rp22,6 Miliar

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hingga Maret 2024, tercatat sebanyak 3,70 juta orang. Jumlah itu turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.

Sedangkan ditinjau dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, yaitu dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang. 

Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53 persen, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07 poin persen dari 9,78 persen menjadi 9,71 persen.

Nana menjelaskan, dalam upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial. Pun dengan instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya. "Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.

Beberapa upaya yang perlu ditingkatkan Nana sebut, diantaranya menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terutama miskin ekstrem. "Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin ikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan mengatakan, yang mengalami penurunan bukan hanya persentase angka kemiskinan, tapi juga indeks kedalaman kemiskinan. 

"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, Perekonomian tumbuh Perekonomian triwulan I/2024 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y), dan Penurunan Inflasi Tahun ke Tahun Inflasi pada periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 (3,40 persen)," katanya.

Penurunan persentase penduduk miskin ini, lanjut Dadang, juga dipengaruhi dengan intervensi kemiskinan ekstrem yang selama ini digalakkan oleh pemerintah. 

Dadang menjelaskan, persentase kemiskinan sebesar 10,47 persen ini merupakan yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum covid persentasenya juga masih di atas 10,47 persen. "Dari catatan kami memang 10,47 persen ini memang yang paling rendah," jelasnya.