Ini Alasan PPATK Sebut Akidi Tio Beri Sumbangan Bodong 

KUASAKATACOM, Jakarta - donasi bodong Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio menjadi polemik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun akhirnya turun tangan menelusuri polemik tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Dian menyebut ada hal yang membuat PPATK curiga. Pertama donasi ini menjadi kontroversi karena jumlah uangnya yang cukup besar. Selain itu sosok Akidi Tio yang terbilang misterius. "Profil orangnya juga tampaknya tidak dikenal orang. Misalnya tidak masuk ke 10 konglomerat terkaya di Indonesia. Sehingga orang kemudian banyak bertanya-tanya, jadi banyak keraguan. Oleh karena itu kita (PPATK) harus mengikuti peristiwa ini. Karena tugas PPATK memastikan kalau ada transaksi yang mencurigakan kita harus teliti," ucapnya.

BERITA TERKAIT:
Polisi Tunggu Pelapor Penipuan Rp2,5 M Anak Akidi Tio Serahkan Bukti
Anak Akidi Tio Kini Dipolisikan
Anak Akidi Tio di Jakarta Tak Tahu Terkait Dana Hibah Rp2 T
Kapolda Sumsel Cerita Awal Pertemuan dengan Keluarga Akidi Tio
Hibah Bodong Rp 2 Trilliun Bikin Gaduh, Kapolda Sumsel Minta Maaf

Setelah ditelusuri PPATK mengungkap kalau sumbangan itu mendekati bodong dan bilyet giro tidak ditemukan. Ia mengatakan dalam konteks analisis keuangan secara domestik, dana sumbangan tersebut bisa dikatakan mendekati bodong.

"Sebenarnya hampir mendekati, bisa mendekati kesimpulan. Kita masih ada beberapa informasi tambahan yang masih kita coba gali di lapangan. Tapi sebetulnya ini kalau di dalam konteks analisis keuangan secara domestik semuanya sudah clear. Sebetulnya ini bisa dikatakan, bisa dikatakan mendekati bodong," kata Dian dalam diskusi virtual yang dikutip dari kanal YouTube PPATK, Rabu (4/8).

Meski demikian, Dian mengatakan PPATK masih akan mencoba menggali lebih dalam di lapangan perihal sumber dana sumbangan tersebut. Terutama, terkait adanya kemungkinan transfer dana dari luar negeri.

Lebih lanjut, PPATK menyimpulkan bilyet giro Rp2 triliun itu tidak ada. Bank Indonesia (BI) dalam situs resminya menjelaskan bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.

"Sampai dengan hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8).

Ia juga menjelaskan perihal proses transaksi keuangan dengan bilyet giro. Dia mengungkapkan transaksi tersebut memiliki proses yang sederhana asalkan dana yang dimaksud tersedia di rekening.

"Jadi sebenarnya kalau uang ini ada dan tidak ada isu sama sekali yang terkait isu hukum maupun isu lainnya, sebenarnya transaksi seperti ini adalah transaksi yang bisa berjalan dengan sangat cepat. Tentu bilyet giro adalah salah satu bentuk instrumen pengalihan dana yang sebetulnya mungkin itu kalau hanya fisiknya itu saja tidak terlalu penting, yang penting adalah apakah betul-betul di-backup oleh uang sejumlah yang memang ditulis di situ sebanyak Rp 2 triliun. Jadi kalau meminta pemindahbukuan tentu saja harus dipastikan, bahwa uang itu memang ada. Sampai dengan sore ini bahwa uang itu belum ada," papar dia.

Sayangnya, lanjutdia, dana dalam rekening bilyet giro yang diberikan tersebut tidak mencukupi. Hal itu, kata Dian, didasari pemantauan PPATK dan laporan dari pihak perbankan di Indonesia.

"Sebetulnya poin yang paling penting kalau ada sumbangan seperti ini adalah apakah sudah ada, bisa dibuktikan bahwa uang itu sendiri memang sudah ada, dan sebetulnya ini adalah suatu proses yang sederhana yang apabila, ini kan jumlahnya besar tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat ketika profilnya itu tidak sesuai atau profil yang menyumbang dengan jumlah yang sebesar itu tidak sesuai. Sehingga ini yang betul-betul perlu dipastikan oleh PPATK apakah itu betul-betul ada uangnya dan ketika kita masuk sampai hari ini, kita juga mendapat laporan dari teman-teman perbankan bahwa memang uang itu sendiri memang belum ada," tutur dia.

PPATK selanjutnya akan melaporkan hasil penelusuran itu ke Kapolri. Lebih lanjut, ia menerangkan kasus ini berdampak pada reputasi pihak yang terlibat dalam dana sumbangan ini. Dia menyebut harus ada pembenahan dalam perundang-undangan terkait penerimaan dan pengelolaan keuangan.

"Ya dampaknya reputational risk kepada pihak-pihak terkait, pembelajaran mahal agar kita membenahi peraturan perundang-undangan terkait penghimpunan, penerimaan, pengelolaan, dan transparansi sumbangan-sumbangan seperti ini," pungkasnya.