Utang SEA Games, Bambang Trihatmodjo Lagi-lagi Kalah Lawan Sri Mulyani

KUASAKATACOM, Jakarta - Putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo kembali kalah melawan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang SEA Games 1997 senilai Rp54 miliar. Gugatan itu dilayangkan kesekian kalinya guna menghindari kewajiban pembayaran.

Putusan itu diketok pada Kamis (27/1). Duduk sebagai ketua majelis Merna Cinthia dengan anggota Bambang Soebiyantoro dan Budiman Rodding. Dalam gugatan kali ini, Bambang Trihatmodjo menggugat Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Kementerian Keuangan RI.

BERITA TERKAIT:
Utang SEA Games, Bambang Trihatmodjo Lagi-lagi Kalah Lawan Sri Mulyani
Bambang Trihatmojo Gugat Kemensetneg Usai Ditagih Utang Rp54 M
Terkait Pencekalan, Bambang Trihatmojo Ajukan Banding Lawan Sri Mulyani

"Dalam eksepsi. Menlak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dilansir websitenya, Jumat (28/1).

"Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.581.200," tutur majelus.

Kasus ini bermula saat SEA Games di Jakarta pada 1997. Bambang saat itu menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti.

Ayah Bambang, yang kala itu menjadi Presiden RI, menggelontorkan uang Rp35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetneg.

Setelah hajatan SEA Games selesai dan Soeharto tumbang, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5 persen per tahun. Tagihan membengkak menjadi Rp 50 miliar. Awalnya, Sri Mulyani mencekal Bambang Trihatmodjo ke luar negeri. Bambang Trihatmodjo tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta dan kalah.

Pada pengujung 2019, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menagih Bambang untuk melunasi utang itu.

"Bahwa adanya peristiwa yang dialami oleh penggugat sejak 2017 hingga saat ini secara pribadi terkesan subjektif, tendensius terhadap pribadi penggugat yang bersifat diskriminatif kepada penggugat, terlanggar hak-hak asasinya sebagai warga Negara Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab, negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan," tutur Bambang Trihatmodjo dalam berkas gugatan.

Lalu Bambang Trihatmodjo menggugat ke PT Tata Insani Mukti ke PN Jaksel dengan hasil perdamaian. Bambang Trihatmodjo kemudian menggugat Sri Mulyani ke PTUN Jakarta berkali-kali tapi tidak pernah membuahkan hasil.